Presiden dan para pembantunya harus mengambil tindakan untuk mengatasi polusi udara Jakarta

Pengadilan Indonesia akhirnya setuju dengan warganya -- Presiden dan para pembantunya harus mengambil tindakan untuk mengatasi polusi udara Jakarta


23 September 2021, Jakarta/Praha – Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta divonis untuk menyusun dan meningkatkan kebijakan kualitas udara Jakarta, termasuk dari dari polusi lintas batas. Setelah ditunda untuk kedelapan kalinya, putusan Gugatan Warga dari 32 penggugat terkait pencemaran udara di ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, diumumkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 16 September 2021.


Hakim mengabulkan sebagian gugatan(1) dan menyatakan bahwa Presiden Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dalam Negeri, dan Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum. Vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa mengenai permintaan perumusan kebijakan dan perbaikan pencemaran udara harus segera dilaksanakan dan direncanakan. Meski majelis hakim tidak mengakui kelalaian menjaga kualitas udara Jakarta sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mereka menyatakan bahwa para terdakwa harus memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh warga Jakarta dengan mengurangi polusi udara di Jakarta dan menanggulanginya dengan baik.


Udara sehat adalah salah satu hak asasi manusia. Kami berharap pemerintah Indonesia menjalankan tugasnya sesuai perintah pengadilan, melaksanakan tugasnya untuk mencegah paparan racun ke warganya dan menegakkan hak atas udara sehat. Inventarisasi sumber polusi dan pemantauan kualitas udara merupakan tulang punggung kebijakan untuk udara bersih,” kata Yuyun Ismawati, sebagai Senior Advisor Nexus3(2) Foundation dan salah satu penggugat. “Program seperti Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) dapat membantu dan telah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat atau Jepang untuk mengontrol dan mengevaluasi keseluruhan emisi yang dikeluarkan oleh industri.


Salah satu program dasar yang harus dilaksanakan adalah inventarisasi sumber pencemaran, baik sumber bergerak maupun tidak bergerak, secara berkelanjutan dan transparan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Prinsip utama PRTR adalah sinkronisasi dan transparansi, yang dapat memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan dalam jangka panjang dan akan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” tambah Jindrich Petrlik, kepala Program Racun dan Limbah Arnika(3).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: - Marketa Möller, project coordinator from Arnika, +420731771010, marketa.moller@arnika.org

- Mochamad Septiono, project manager for Nexus3, +62 813-1365-3636, tio@nexus3foundation.org ________________________________________________________________________ Catatan: 1) Poin-poin hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

  1. Mengabulkan sebagian gugatan dari para tergugat

  2. Menyatakan bahwa Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum

  3. Menghukum Presiden RI untuk mengetatkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem termasuk kesehatan polusi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

  4. Menghukum Menteri LHK untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan pengetatan emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

  5. Menghukum Menteri Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara

  6. Menghukum Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

  7. Menghukum Gubernur DKI Jakarta untuk: (a) melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap setiap ketentuan peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup (b) menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran udara (c) menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat (d) mengetatkan baku mutu udara ambien daerah untuk provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  8. Kedelapan, menghukum Tergugat V untuk: (a) melakukan inventarisasi terhadap baku mutu udara ambien, potensi pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna lapangan dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik (b) menetapkan status mutu udara ambien setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat (c) menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara, dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus tepat sasarn dan melibatkan partisipasi publik.

2) Nexus3 Foundation (Yayasan Nexus untuk Kesehatan, Lingkungan, dan Pembangunan) bekerja dengan semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan perlindungan bagi masyarakat, terutama populasi rentan, dari dampak pembangunan terhadap kesehatan dan lingkungan mereka, menuju masa depan yang adil, bebas racun, dan berkelanjutan. 3) Arnika Association, Organisasi non-pemerintah Republik Ceko, berfokus pada konservasi alam, pengelolaan racun dan limbah, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan. Organisasi ini bekerjasama dengan sejumlah mitra di seluruh dunia untuk memberikan masa depan yang lebih baik dan lebih sehat bagi sebanyak mungkin orang, terlepas dari lokasi geografis.


Dokumen Siaran Pers ini dapat diunduh disini:


English dan Bahasa Indonesia:


PR_CLS air pollution and PRTR
.pdf
Download PDF • 305KB

Featured Posts
Recent Posts