© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Please reload

Recent Posts

SIARAN PERS - Dioksin: Dari dua desa ke duabelas kota

November 28, 2019

1/1
Please reload

Featured Posts

Stop jadi tukang tadah sampah: aktivis lingkungan ingatkan Jokowi

June 26, 2019

Narahubung:

Nur Hidayati, WALHI, HP/WA : +62-813-1610-1154, E: yaya.walhi@gmail.com

Margaretha Quina, ICEL, HP/WA: +62-812-8799-1747, E: margaretha.quina@icel.or.id

Prigi Arisandi, Ecoton, HP/WA: +62-817-503-3042, E: prigi.bening@gmail.com

Yuyun Ismawati, Nexus3/BaliFokus, HP/WA: +44-7538-768-707, E: yuyun@balifokus.asia

 

 

 

Jakarta, 25 Juni 2019 - Tahun 2015, para peneliti menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kedua penyumbang pencemaran lautan global[1]. Mencermati sikap tegas Cina dan negara-negara ASEAN lain dan tidak seriusnya Indonesia menyikapi krisis global ini, para aktivis lingkungan memperingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai pencemar lautan global nomor satu di akhir tahun ini.

 

Studi Bank Dunia mengungkapkan komposisi sampah pada badan air Indonesia terdiri dari 21% popok sekali pakai, 16% tas plastik kresek, bungkus plastik/sachet 5%, kaca dan logam 4%, botol plastik 1%, plastik lainnya 9% dan sampah organik 44%.[2] Laporan hasil audit merek yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia pada pertengahan September 2008 di tiga lokasi di Indonesia, menemukan kemasan produk-produk dari Santos, P&G dan Wings sebagai yang terbanyak dari kegiatan bersih-bersih pantai di Tangerang; Danone, Dettol, Unilever di Bali; dan Indofood, Unilever, serta produk Wings di Yogyakarta.[3]

 

Selama kurun waktu 1988-2016, Cina telah menyerap sekitar 45,1% sampah plastik dunia.[4] Namun sejak Maret 2018 lalu, Pemerintah Cina menerapkan kebijakan ketat impor sampah plastik mereka yang dikenal sebagai Kebijakan “​National Sword​”. Hal ini membuat perdagangan sampah, khususnya sampah plastik, di seluruh dunia ​terguncang​.

 

Walaupun sedari awal negara-negara ASEAN lain telah menjadi negara pendaur-ulang limbah[5]  plastik (sekitar 3% sisa, reja dan skrap plastik global) dan mengirimkan kembali 5% untuk diekspor ke pasar global,[6] namun dengan pengetatan regulasi impor di Cina, beban daur-ulang dan pengelolaan sampah di negara-negara ini menjadi jauh lebih berat.

 

“Ada dua jenis sampah dan skrap plastik yang diproduksi oleh pabrik kertas yang kami temukan di Gresik; yang pertama adalah plastik yang dicampur dengan kertas yang tidak dapat didaur ulang, digunakan untuk bahan bakar produksi tahu atau bahan bakar lainnya. "Tipe kedua adalah sampah plastik dengan berbagai bentuk, dalam bentuk botol, sachet, kemasan makanan, produk perawatan tubuh, dan produk rumah tangga," kata Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton. "Perusahaan-perusahaan yang kami pantau hampir semuanya menyalahgunakan izin impor dan mencemari lingkungan dengan memindahkan masalah ke orang biasa," tambah Prigi.

 

Beberapa negara ASEAN telah merespon perubahan perdagangan limbah plastik global ini dengan pembatasan impor. Pada Juli 2018 yang lalu, pemerintah Malaysia mencabut izin impor 114 perusahaan dan telah menargetkan pelarangan impor pada 2021.[7] Thailand juga menargetkan pelarangan impor akibat kenaikan drastis impor sampah plastik mereka dari Amerika sebesar 2000% (91.500 ton) pada 2018.[8] Vietnam pun sudah tidak lagi mengeluarkan izin baru untuk impor sisa, reja, dan/atau skrap plastik, kertas, serta logam.[9]

 

“Pada prinsipnya, impor sampah maupun impor limbah dilarang dalam Undang-Undang[10],[11]. Namun, terdapat kompleksitas definisi dalam menilai apakah suatu komoditas kualifikasinya sampah atau limbah; dan kalau limbah, dikecualikan dari larangan impor atau tidak. Ini yang memberi ruang bagi modus-modus seperti di Gresik,” ujar Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dari ICEL. “Kompleksitas definisi ini harus dibenahi, karena konsekuensinya beda: ilegal atau legal, taat atau tidak taat.” Untuk temuan Ecoton di Gresik, menurutnya, dapat dikualifikasikan ketidaktaatan administratif hingga kejahatan. “Selemah-lemahnya, dapat dikenakan kewajiban re-importasi jika terkontaminasi limbah B3, serta dapat dicabut persetujuan impornya jika penerbitannya didasarkan penyampaian data yang tidak benar.[12] Seberat-beratnya, importir dipidana atas delik memasukkan sampah ke NKRI dalam UU Sampah, melawan hukumnya bisa terpenuhi karena faktanya barang yang diimpor berupa sampah, bertentangan dengan izinnya.”

 

Indonesia mengimpor sekitar 124.000 ton limbah plastik (diakui sebagai sisa, reja, dan skrap plastik) pada tahun 2013. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat, sekitar 283.000 ton, pada tahun 2018. Volume transaksi ini merupakan titik tertinggi impor Indonesia selama 10 tahun terakhir berdasarkan data BPS dan UN Comtrade.

 

Data ​BPS menunjukkan peningkatan impor sebesar 141% namun angka ekspor menurun 48% (sekitar 98.500 ton). Angka ini menandakan ada sekitar 184.700 ​ton sampah plastik yang masih ada di Indonesia, yang tidak diketahui nasibnya - apakah didaur-ulang semua menjadi pellet atau jadi produk baru - di luar beban timbulan sampah plastik domestik sekitar 9 juta ton.

 

“​Tahun depan Cina memperpanjang daftar produk paska konsumen, Thailand juga menargetkan menutup pintu impor limbah plastik dan elektronik. Sementara itu, Malaysia memperketat kontrol impor dan Presiden Filipina secara politis dengan lantang menyatakan perang pada sampah impor. Yang menyedihkan adalah Indonesia tidak punya sikap tegas dan terkesan membela industri tanpa regulasi dan penegakan hukum yang jelas,” kata Yuyun Ismawati, Penasihat Senior dari BaliFokus/Nexus3. “Beberapa bahan aditif yang digunakan dalam semua jenis plastik[13],[14] dikenali sebagai bahan kimia yang karsinogenik dan dilarang di negara-negara maju. ​Mendaur ulang plastik yang mengandung B3 menjadi produk lain berarti meracuni circular economy.”[15]

 

“Perusahaan-perusahaan pengimpor harus bertanggung jawab menangani pencemaran bawaan dari kegiatan tadah, pindah-tangan dan sumbang sampah ini. Yang dirugikan dari tidak terkontrolnya impor sampah yang lebih banyak menguntungkan korporasi ini adalah pencemaran lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat,​” ujar Nur Hidayati dari WALHI. “Banyak program nasional dan regional terkait sampah plastik dan lautan yang telah/sedang dibuat, dikoordinasikan dan diikuti oleh Indonesia tetapi tidak jelas implementasinya dalam program pembangunan nasional. Presiden harus memastikan semua stafnya bekerja dengan benar.”

 

Di beberapa daerah ditemukan para pengusaha asal Cina menjadi investor atau bermitra dengan orang lokal mendirikan usaha-usaha daur-ulang plastik skala rumah tangga yang perizinannya diragukan.

 

Di berbagai tempat di Jabodetabek dan Jawa Timur, para aktivis AZWI juga menemukan lahan-lahan tercemar sisa-sisa plastik berbagai berukuran baik yang dibakar maupun tidak, mencemari tanah, lahan pertanian, dan badan air. Pembersihan racun dari pencemaran plastik tidak mudah, tidak murah dan butuh keseriusan pemerintah.

 

Plastik mikro dan serat plastik juga banyak ditemukan dalam ikan di Indonesia, dalam air minum kemasan dan dalam garam.[16] [17] Kewajiban negara adalah menjamin hak warga untuk hidup di lingkungan.

 

 

Untuk mengurangi risiko manipulasi pelaporan, perusahaan surveyor yang memverifikasi impor dan ekspor sampah B3 dan non-B3 harus ditambah dan tidak dimonopoli oleh PT Surveyor Indonesia dan Sucofindo.

 

 

Rekomendasi AZWI untuk Pemerintah Republik Indonesia:

  1. Meninjau kembali kebijakan dan regulasi mengenai importasi sampah dan reja, khususnya plastik dan kertas;

  2. Membatasi kontaminan atau cemaran pada sampah dan skrap plastik/kertas yang diimpor sebesar 0,5%;

  3. Membatasi jenis plastik tertentu saja yang boleh diimpor dan hanya dalam bentuk pellet, atau hanya membutuhkan perlakuan/pengolahan minimal dan atau siap digunakan untuk produksi;

  4. Melarang penggunaan bahan-bahan B3 sebagai aditif plastik dan saat mendaurulang plastik;

  5. Produsen importir dilarang memindah-tangankan barang yang diimpor kepada siapapun;

  6. Produsen importir harus bertanggungjawab membersihkan pencemaran plastik yang diakibatkan oleh pindah-tangan, diperjualbelikan dan yang ‘disumbangkan’ kepada pihak lain dan masyarakat;

  7. Meninjau kembali izin perusahaan-perusahaan impor plastik dan reja kertas, apakah sesuai perizinan yang diberikan dan praktek mereka tidak mencemari lingkungan;

  8. Menetapkan batasan, pada akhir tahun 2020 sebagai batas terakhir impor sampah plastik kotor ke Indonesia, mengikuti kesepakatan amandemen Basel COP-14 awal Mei 2019;

  9. Membatasi volume impor reja hanya sebesar maksimal 50% dari kapasitas pabrik yang terpasang/tersedia saat ini;

  10. Impor sampah non-B3 harus masuk dalam daftar Larangan Terbatas (LarTas) dan tidak masuk Jalur Hijau;

  11. Informasi tentang sumber timbulan sampah, potensi sampah yang bisa didaurulang harus dibuat secara terintegrasi agar dapat memenuhi kebutuhan industri dari dalam negeri;

  12. Kuota impor sampah plastik harus dibatasi, produksi dan konsumsi kemasan plastik dalam negeri juga harus dikurangi secara drastis;

  13. Extended Producers Responsibility (EPR)

 

AZWI (Aliansi Zero Waste Indonesia) adalah kumpulan organisasi yang bekerja untuk mendorong implementasi konsep ​zero waste secara benar dengan program dan inisiatif yang mendukung konsep hirarki pengelolaan sampah, daur hidup material, serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. AZWI digagas oleh BaliFokus/Nexus3 Foundation, Perkumpulan YPBB, Perkumpulan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, WALHI Nasional, Greenpeace Indonesia, Indonesia Center For Environmental Law (ICEL), Yayasan Ecoton, Komunitas Nol Sampah, dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali.

 

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) adalah merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia.

 

Ecoton adalah organisasi non profit yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan, khususnya pada pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan.

ICEL adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang independen untuk hukum lingkungan, terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat

 

BaliFokus/Nexus3 adalah organisasi non-profit yang bekerja untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan kesehatannya dan keberlangsungan kehidupannya dari dampak pembangunan, memperjuangkan lingkungan yang adil dan bebas racun yang berkelanjutan.

 

 

Tautan-tautan:

Dokumen press release dapat di akses pada tautan berikut.

Laporan lengkap tentang perdagangan limbah plastik di Indonesia dapat di klik disini

Dokumen kertas kebijakan dari ICEL dapat di klik disini.

Video dokumenter Ecoton: TAKE BACK (subtitle dalam Bahasa Indonesia) dapat dilihat disini

 

[1] Jambeck, J.R. et.al (2015) Plastic waste inputs from land into the ocean. Science Vol. 347, Issue 6223, pp. 768-771. DOI: 10.1126/science.1260352

 

[2] Cadman, C. A (2018) Rapid Assessment: Indonesia Marine Debris Hotspots - Synthesis Report. The World Bank; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia; Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia (http://documents.worldbank.org/curated/en/983771527663689822/pdf/126686-29-5-2018-14-18-6-SynthesisReportFullReportAPRILFINAL.pdf)

 

[3] Greenpeace Indonesia (2018). Greenpeace Menemukan Lebih Dari 700 Merek Sampah Plastik Dari Tiga Lokasi.

(https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1052/greenpeace-menemukan-lebih-dari-700-merek-sampah-plastik-dari-tiga-lokasi/  diakses 23 Juni 2019 06:30 GMT+7)

 

[4] Brooks, A.L; Wang, S.; Jambeck, J. (2018) The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. Sci. Adv. 2018. DOI: 10.1126/sciadv.aat0131 

 

[5] Definisi limbah dalam konteks ini adalah Limbah Non-B3, dimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2016 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3.

 

[6] Velis, Costas (2014) Global Recycling Markets: Plastic Waste (A Story for One Player – China). University of Leeds and International Solid Waste Association. 

 

[7]  Malaysian Investment Development Authority (MIDA) (2018) Levy for plastic waste imports

(http://www.mida.gov.my/home/7161/news/levy-for-plastic-waste-imports/ accessed 20 June 2019 19:55 GMT+7)

 

[8]Zein, Z (2018) Thailand to ban plastic waste imports by 2021. Eco-Business

(https://www.eco-business.com/news/thailand-to-ban-plastic-waste-imports-by-2021/ accessed 20 June 2019 20:10 GMT+7)

 

[9] Hogue, T., et al (2018) Vietnam to limit waste imports as shipments build up at ports, The Reuters

(https://www.reuters.com/article/us-vietnam-waste/vietnam-to-limit-waste-imports-as-shipments-build-up-at-ports-idUSKBN1KG0KL accessed 21 June 2019 08:11 GMT+7) 

 

[10] UU 32/2009 dengan tegas melarang setiap orang untuk “memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI” (lihat Pasal 69 ayat (1) huruf c)

 

[11] UU 18/2008 dengan tegas melarang perbuatan “memasukkan sampah ke dalam wilayah Indonesia,” dan/atau “mengimpor sampah.” (lihat Pasal 29 ayat (1) huruf b)

 

[12] Lihat Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2016 Pasal 21 huruf g

 

[13] Groh, K.J. et. al (2018) Overview of known plasti