Gusur Rumah, Tebar Penyakit

Jakarta, 1 September 2016 - Pemerintah DKI Jakarta kembali melakukan penggusuran rumah warga. Kali ini 55 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di RT 09 RW 04 di Jalan Rawajati Barat III, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang menjadi sasaran. Pemandangan yang selalu ada pada setiap penggusuran rumah penduduk adalah atap asbes yang dihancurkan. Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) jauh-jauh hari telah menyatakan bahwa debu asbes sangat berbahaya bagi kesehatan. Serat atau debu asbes bersifat karsinogen (pemicu penyakit kanker). Hal ini dipertegas juga dengan Resolusi WHO Nomor 58.22 tahun 2005 tentang Pencegahan Kanker (Cancer Prevention) dan lebih jauh lagi di dalam Resolusi WHO Nomor 60.26 tahun 2013 tentang "Workers' Health: Global Action Plan for the Prevention and Control of Non communicable Diseases." Mesin-mesin berat menghancurkan atap asbes rumah penduduk tanpa prosedur yang aman. Padahal Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1985 juga sudah menggariskan keharusan prosedur kerja yang aman berkaitan dengan bahan asbes. Sawung, Manajer Kampanye Urban dan Energi WALHI Eksekutif Nasional, mengatakan bahwa praktek penggusuran yang seperti ini menghasilkan limbah beracun yang akan tersebar luas melalui udara. Hal ini menurutnya akan meningkatkan potensi risiko kanker paru-paru bukan hanya terhadap pekerja pembongkaran namun juga terhadap penduduk yang berada sampai sejauh radius 10 km dari lokasi pembongkaran. Marginal Class Cleansing (penghapusan klas marjinal) seperti penggusuran di DKI dalam pandangan WALHI tidak sesuai dengan cara-cara penanganan yang tepat untuk menghindarkan masyarakat dari masalah lingkungan dan kesehatan yang lebih jauh. “Proses pembuangan limbah bahan B3 (bahan berbahaya dan beracun) tersebut juga tidak sesuai dengan PP 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3,” jelasnya. Hampir senada, Wiranta Ginting, Direktur LIION Indonesia, menuturkan dalam kasus-kasus penggusuran rumah beratap asbes, warga hampir selalu dipastikan menjadi korban dari kebijakan yang salah. Kebijakan pelarangan segala bentuk asbes yang tidak dikeluarkan pemerintah ditambah kebijakan penggusuran tanpa memperhatikan metode disposal yang tepat menambah resiko bahaya bagi masyarakat. “Penggunaan asbes di Indonesia oleh masyarakat didorong oleh harga murah dan daya tahan bahan asbes, tanpa diberi tahu bahayanya. Pemerintah mendukung bisnis bahaya ini,” ujarnya. Dia melanjutkan, masyarakat pengguna asbes sejak awal adalah korban industri asbes yang di legalisasi pemerintah dengan hanya melarang asbes biru (crocidolite). Padahal semua asbes dapat dipastikan berbahaya bagi kesehatan. “Rakyat kecil selalu menjadi korban. Pertama mereka menjadi korban industri asbes. kedua mereka menjadi korban pembangunan yang tidak ramah terhadap rakyat. Karena mereka orang kecil, mereka dianggap bisa digusur seenaknya atas nama keindahan kota,” sesalnya. BaliFokus, lembaga pengadvokasi lingkungan bebas bahan beracun mengatakan, membiarkan masyarakat menggunakan bahan bangunan yang mengandung asbestos di permukiman kumuh dan fasilitas-fasilitas kesehatan serta pendidikan, meningkatkan bahaya kesehatan masyarakat terutama anak-anak. "Penggunaan asbestos untuk atap rumah murah atau bangunan sederhana tanpa ada peringatan apa bahayanya melanggar hak warga untuk hidup sehat," kata Anita Arif, Toxics Program Associate dari BaliFokus. "Kami mendorong permukiman yang sehat dan bebas asbestos untuk mendukung pembangunan berkelanjutan," lanjutnya. “Indonesia adalah negara kelima terbesar konsumen asbestos. Dengan survey kesehatan yang tepat, kemungkinan besar dalam 5 tahun ini, Indonesia bisa panen penyakit terkait asbestos," tambah Yuyun Ismawati penerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2009 yang juga menjabat Senior Advisor BaliFokus. BaliFokus mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan dan peraturan yang mengijinkan impor, perdagangan dan penggunaan asbestos untuk berbagai produk. Sementara itu, koordinator Ina-BAN, lembaga kampanye pelarangan asbes, Darisman, menegaskan sangat minim perhatian pemerintah terhadap dampak lanjut yang mungkin diderita masyarakat yang rumahnya digusur. “Penggusuran, tidak hanya melanggar HAM, tapi juga melahirkan bencana baru,” pungkasnya. Narahubung: Wiranta Ginting: +62 813-1467-6220 Anita S. Arif: +62 858-5775-1972 M. Darisman: +62 813-1032-8691

Ina-BAN adalah Indonesia - Ban Asbestos Network, koalisi kelompok serikat pekerja, LSM dan individu yang bekerja dan peduli pada dampak produksi dan penggunaan asbestos serta mengadvokasi penghapusan asbestos di Indonesia. Ina-BAN adalah anggota jaringan Ban Asbestos Global. @BanAsbestosIDN

Sawung: +62 815-6104-606

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags

© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA