© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Please reload

Recent Posts

PBB Memutuskan untuk Mengontrol Pembuangan Sampah Plastik Global

May 10, 2019

1/1
Please reload

Featured Posts

Kampung Bebas Asbestos

Pada Selasa dan Rabu, 9 dan 10 Agustus yang lalu tim BaliFokus mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Lokakarya Program KOTAKU (KOta TAnpa KUmuh) & Strategi Komunikasi di Grand Santhi Hotel, Denpasar. Rangkaian kegiatan ini dibuka oleh I Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Provinsi Bali. Dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan Bidang Permukiman dan Perkotaan.

 

Program Kota Tanpa Kumuh merupakan Program Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung di perkotaan 2016 – 2020.

 

Program KOTAKU menggunakan sinergi platform antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

 

Program KOTAKU berpatokan pada 7 indikator/kriteria permukiman kumuh yang termuat dalam Permen PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu:

  1. Kekumuhan ditinjau dari Bangunan Gedung.

  2. Kekumuhan ditinjau dari Jalan Lingkungan.

  3. Kekumuhan ditinjau dari Penyediaan Air Minum.

  4. Kekumuhan ditinjau dari Drainase Lingkungan.

  5. Kekumuhan ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah.

  6. Kekumuhan ditinjau dari Pengelolaan Persampahan.

  7. Kekumuhan ditinjau dari Proteksi Kebakaran. 

 

Adapun Pemerintah Daerah dalam Program KOTAKU merupakan nakhoda dengan peran sebagai berikut:

  • Sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman.

  • Memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh skala lingkungan.

  • Membangun kolaborasi antar pelaku program dan pendanaan

  • Membangun dan/atau menguatkan peran Kelompok Kerja Permukiman (Pokja PKP)

  • Mensinergikan perencanaan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan dengan skala kota/kawasan.

  • Revitalisasi peran BKM/LKM (Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dari orientasi penanggulangan kemiskinan menuju orientasi penanganan permukiman kumuh.

 

Kampung Bebas Asbestos

 

Bahwa dasar hukum (peraturan perundangan) program KOTAKU ini adalah UUD RI 1945 Pasal 28H ayat 1, yaitu: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 

Kata "sehat" dua kali disebutkan dalam butiran yang terkandung dalam konstitusi RI ini. Butir ini juga yang sangat berkaitan dengan urusan permukiman, sebagai salah satu hak dasar warga negara.

 

Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai studi dan laporan, bahwa kesehatan masyarakat di permukiman kumuh perkotaan ternyata cukup rendah. Bukan hanya faktor ketiadaan sarana-prasarana lingkungan yang memadai, tetapi juga yang sedikit sekali mendapat perhatian, resiko paparan asbestos yang banyak digunakan sebagai bahan atap. Pilihan atap bahan asbestos adalah karena murah dan mudah dipasang.

 

Sementara itu studi-studi yang dilakukan para ahli kesehatan menunjukkan bahwa penyakit-penyakit terkait asbestos (Asbestos Related Diseases/ARDs) seperti mesothelioma dan kanker paru-paru, baru akan muncul 20-30 tahun setelah terpapar asbestos. Pada saat terdeteksi nanti, kemungkinan nyawa penderita tidak akan tertolong lagi. 

 

Di luar Indonesia, penggunaan asbestos dilarang karena berbahaya bagi kesehatan dan asbestos masuk dalam agenda negosiasi Konvensi Rotterdam. Sayangnya, sebagai importir ke-5 terbesar di dunia, dengan konsumsi asbestos sekitar 131622 ton (data USGS tahun 2015, 109129 ton pada tahun 2014), pemerintah Indonesia punya pendapat lain tentang asbestos: prioritaskan kepentingan bisnis dan ekonomi, hak hidup sehat nanti dulu.

 

Sejauh ini tidak ada peraturan pelarangan penggunaan atap asbestos dan penegakan hukum serta peraturan untuk menjamin hak warga negara untuk hidup di lingkungan yang sehat. Saat ini pembuat kebijakan dan masyarakat luas belum sadar konsekuensi jangka panjang dari dukungan terhadap industri asbestos ini. Baru sekelompok kecil saja yang paham akan bahaya asbestos dan bertambah satu orang lagi jika anda membaca artikel ini. 

 

Untuk itu, berkaitan dengan pengarusutamaan “kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara", maka Anita Syafitri Arif, City Changer sekaligus associate di BaliFokus Foundation, menyajikan presentasi advokasi “Kampung Bebas Asbestos” untuk mendukung lingkungan permukiman bebas asbestos demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat, berkualitas dan bahagia. Presentasi Anita dapat diikuti di bagian berikut ini.

 

Untuk informasi lebih jauh tentang asbestos, silakan hubungi Anita di anita@balifokus.asia dan Tio di tio@balifokus.asia atau kirim email ke balifokus@balifokus.asia

 

Terimakasih. 

 

 

Referensi lain tentang asbestos:

LION Indonesia (Local Initiative for Occupational Safety and Health Network) - http://lionindonesia.org 

Rotterdam Convention Alliance (ROCA) - http://rocalliance.blogspot.co.uk/ 

International Ban-Asbestos Secretariat (IBAS) - http://www.ibasecretariat.org/