© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Please reload

Recent Posts

PBB Memutuskan untuk Mengontrol Pembuangan Sampah Plastik Global

May 10, 2019

1/1
Please reload

Featured Posts

Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Uji Materil Peraturan Presiden No. 18/2016 ke Mahkamah Agung

July 18, 2016

 

 

Sejak 2014, seiring dengan semakin memuncaknya proposal-proposal insinerator untuk penanganan sampah kota, beberapa LSM mendiskusikan permasalahan sampah dan bahaya insinerator secara intensif. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan individu ini semakin serius dan intensif setelah pertemuan Konvensi Iklim COP 21 di Paris, Presiden Jokowi memberi isyarat akan memberi jalan bagi insinerator dan teknologi termal untuk mengatasi sampah Indonesia.  

 

Selanjutnya, Peraturan Presiden No. 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 kota diluncurkan pada bulan Maret 2016. Sebelum Perpres 18/2016 diluncurkan, BaliFokus, bersama-sama WALHI, ICEL, YPBB, Greenpeace Indonesia, KRuHA, Ecoton, dan Gita Pertiwi telah mengupayakan komunikasi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet Bidang Kemaritiman dan Energi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mendorong teknologi non-termal serta pendekatan Zero Waste sebagai alternatif dari insinerator dkk.

 

Sayangnya upaya-upaya tersebut tidak diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak bisa menahan terbitnya PerPres 18/2016 yang merekomendasikan penggunaan teknologi termal untuk membakar sampah yang menghasilkan energi. Saat menerima teks final Peraturan Presiden No.18/2016, diidentifikasi beberapa poin fatal dan prinsipil yang bertentangan dengan Undang-undang yang telah terbit sebelumnya. 

 

Untuk itu, kelompok yang menamakan diri "Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah", memutuskan untuk melakukan proses pengajuan permohonan Uji Materi (Judicial Review) atas Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 kepada Mahkamah Agung. Dokumen permohonan secara resmi didaftarkan di MA pada hari Senin, 18 Juli 2016. 

 

Proses secara singkat adalah sebagai berikut:

 

1. Mengorganisir pemohon individu, lembaga dan tim Hukum.

Ada 15 orang individu pemohon dan 5 lembaga yang mengajukan permohonan Uji Materi (Judicial Review) Perpres 18/2016 kepada Mahkamah Agung. Selain itu dibentuk tim Hukum yang terdiri dari wakil ICEL, LBH Bandung, dan WALHI Eksekutif Nasional serta tim substansi dan tim ahli. 

 

 

2. Penyusunan lini waktu pengajuan permohonan ke MA dan sumber daya. Pengecekan, pelengkapan dan penyusunan dokumen-dokumen dilakukan bersama semua anggota tim Hukum di kantor WALHI EkNas.

 

 

3. Kompilasi dokumen-dokumen serta kelengkapan yang diperlukan dan didaftarkan oleh Tim Hukum Koalisis Nasional Tolak Bakar Sampah ke Mahkamah Agung RI pada hari Senin, 18 Juli 2016.

 

 

 

4. Setelah berkas masuk, sekarang tinggal menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung RI. 

Perjuangan berlanjut dan harus didukung semua pihak dengan merubah gaya hidup dan disiplin diri. 

 

Kami mengajak semua masyarakat untuk memperbaiki pengolahan sampah di tempat tinggal masing-masing, di lingkungan/kampung masing-masing, dan mengintensifkan prinsip-prinsip Zero Waste:

- pemilahan sampah di sumber;

- minimalkan jumlah timbulan sampah - belanja dengan bijak;

- mendukung daur ulang produk;

- tidak membakar sampah;

- melakukan pengomposan secara sederhana sedapat mungkin di sumber sampah (rumah, lingkungan) dengan metoda-metoda Takakura, atau vermikomposting, dll.

 

Zero Waste = Zero Warming

 

Zero Waste = hemat energi 

 

Zero Waste = hemat sumberdaya

 

 

 

--- ASA & YID ---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload