© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Please reload

Recent Posts

PBB Memutuskan untuk Mengontrol Pembuangan Sampah Plastik Global

May 10, 2019

1/1
Please reload

Featured Posts

Pernyataan Sikap Bersama:  Tanggapan atas Kebijakan Presiden mendorong Pembakaran Sampah untuk Energi di 7 Kota

February 11, 2016

 

Pernyataan bersama:

Tanggapan atas Kebijakan Presiden mendorong Pembakaran Sampah untuk Energi di 7 Kota

 

 

Kontak person:

Nur Hidayati, WALHI ­ 081316101154, email: yaya.walhi@gmail.com

Yuyun Ismawati, BaliFokus – 08123 661 5519, email: yuyun@balifokus.asia

Margaretha Quina, ICEL – 081287991747, email: margaretha.quina@gmail.com

 

 

Jakarta, 9 Februari 2016

 

Kami, masyarakat sipil Indonesia, mewakili berbagai organisasi yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta persampahan, menyayangkan Pernyataan Presiden untuk mendorong pengolahan sampah menjadi listrik di 7 kota dengan teknologi termal tanpa mempertimbangkan strategi pengelolaan sampah secara utuh, dari hulu sampai  ke  hilir,  dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, aspek keberlanjutan sistem, pengurangan emisi CO2, dan circular economy.

 

Rancangan    Peraturan  Presiden  (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta (27 Januari 2016) yang kami terima mendorong teknologi termal dan secara spesifik menyebutkan definisi ‘teknologi pembangkit listrik dari sampah melalui teknologi termal meliputi gasifikasi, insinerator, dan pirolisis’ (Pasal 1) yang sebetulnya merupakan teknologi kotor dan tidak sesuai dengan pendekatan Zero Waste yang sebenarnya.

 

Rancangan Perpres sedikitnya perlu mempertimbangkan berbagai norma dan peraturan perundangan yang  relevan   seperti   UU   Pengelolaan   Sampah,   UU   Perlindungan   dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU Kesehatan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU Sumber Daya Air, UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Anak, UU Persaingan Usaha, Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa, beserta seluruh peraturan turunannya.

 

Dalam  kaitan  antara  pembangkit  listrik  berbasis sampah, atau waste to energy (WTE) di Indonesia dengan komitmen internasional, beberapa konvensi dan perjanjian lingkungan multilateral seperti Konvensi Stockholm tentang Penghapusan Pencemar Organik Persisten, Konvensi  Kerangka  Kerja  Perubahan  Iklim  (termasuk  Perjanjian Paris COP­21), Konvensi Hak­hak  Anak,  dan  segala  produk  hukum  yang dibuat  Indonesia  sebagai  konsekuensi

 

konvensi-­konvensi tersebut perlu dipertimbangkan. Hal ini penting dilakukan agar kebijakan yang diarahkan Presiden sejalan dengan komitmen Indonesia di forum global yang sudah disampaikan di forum­forum yang relevan.

 

Kesepakatan global yang dituangkan dalam Konvensi Stockholm, dimana Indonesia juga merupakan party (sudah meratifikasi), pemerintah negara­negara anggota Konvensi Stockholm wajib memprioritaskan pengurangan sampah sebelum konstruksi insinerator dibangun, untuk mencegah hilangnya sumberdaya dan melindungi kesehatan manusia.

 

Pemerintah juga wajib melakukan kajian perbandingan antara usulan solusi dengan insinerator, alternatif­alternatif yang ada dan peraturan perundang­undangan, dalam konteks pembangunan berkelanjutan  dan memperhitungkan faktor­faktor lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan faktor­faktor sosial­ekonomi.

 

Secara  umum  Rancangan  Peraturan  Presiden  ini  berlawanan  dengan tujuan pengelolaan sampah yang tercantum pada Pasal 4 UU No. 18 tahun 2008, yaitu ‘Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya’ serta asas­asas yang mendasari undang­undang tersebut.

 

Beberapa poin yang patut dikritisi dan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

 

1.  WTE teknologi termal beresiko akan membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prinsip Kehati­hatian Dini (precautionary principle) seharusnya diterapkan sebelum memutuskan pilihan teknologi baru. Meningkatkan kesehatan masyarakat menjadi mandat UU Pengelolaan Sampah No.18/2008 dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009. Kajian lingkungan wajib dilakukan untuk proyek­proyek yang berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan wajib diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Pengolahan sampah dengan teknologi termal, terlebih dengan insinerator, gasifikasi, pirolisis, akan meningkatkan lepasan dan sebaran senyawa dan bahan  berbahaya  beracun/toksik  yang  terkandung  di dalam sampah, terutama bila sampah  mengandung bahan toksik seperti klorin dan berbagai logam berat. Lepasan dan sebaran  B3/toksik ke udara, air dan tanah akan meningkat pesat dihasilkan oleh WTE teknologi termal. Diantara emisi WTE terdapat dioksin dan furan, yang bersifat carcinogenic (pencetus kanker) dan sudah disepakati dalam kesepakatan global untuk dicegah dan dikurangi lepasannya. Sebagai negara pihak Konvensi Stockholm tentang Pencemar Organik yang bersifat Persisten, sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 19 Tahun 2009, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengurangi dan/atau menghentikan lepasan dioksin dan furan dari produksi yang tidak disengaja.

 

2. Membakar sampah organik sama dengan membakar air. Instalasi pembakaran sampah hanya akan menjadi pembangkit listrik tenaga batubara yang kotor dengan tambahan sampah kota di dalamnya. Pasal 29 tentang Larangan dalam UU Pengelolaan Sampah No. 18/2008, ayat 1 (g) menyatakan bahwa “dilarang untuk membakar sampah yang  tidak  layak  teknis”.  Karakteristik  sampah  Indonesia  didominasi  oleh  sampah organik (67%) dengan kelembaban tinggi, bernilai kalor rendah dan tidak layak bakar. Membakar sampah yang basah akan membutuhkan ekstra BBM atau batu bara untuk mengeringkan  dan membakarnya. Saat batubara atau BBM ditambahkan ke dalam tungku pembakar sampah, emisi dan lepasan dari instalasi insinerator berpotensi mengandung racun dan zat­zat pencemar yang bersifat persisten. Sisa pembakaran berupa abu, abu terbang, slag dan limbah cair, perlu ditangani secara serius.

 

3. Dampak negatif WTE pada generasi masa datang dan generasi sekarang: peningkatan emisi CO2, lepasan senyawa­senyawa B3, krisis sumberdaya alam dan krisis energi. Aspek peningkatan kualitas hidup dengan asas keberlanjutan pada UU 18/2008 yaitu ‘pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang’. WTE teknologi termal akan meningkatkan emisi karbon, peningkatan konsumsi bahan mentah atau virgin materials serta pemborosan energi pada proses produksi.

 

4.  Konversi sampah sebagai sumber daya energi ada pada tingkat terakhir dalam hirarki pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang didorong di seluruh dunia saat ini adalah adalah pengurangan (waste prevention), disain ramah lingkungan (green design), dan daur ulang atau konversi materi dalam kerangka pendekatan zero waste yang  mengintegrasikan  pola­pola keberlanjutan produksi dan konsumsi. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang jelas untuk kerangka pengelolaan sampah nasional, termasuk prioritas daur ulang sampah menjadi sumberdaya material lainnya, sebelum membuat kebijakan konversi energi di tempat pembuangan akhir.

 

5.  Pemenuhan energi dari sumber daya baru yang ‘terbarukan’ dari sampah dan biomassa untuk mengatasi krisis energi terlalu reduksionis dan berlawanan dengan konsep UU 18/2008. UU Pengelolaan Sampah mengatur persoalan sampah dari hulu sampai ke hilir. Sampah atau limbah tidak dapat digolongkan sebagai sumber daya terbarukan. Pemusnahan material yang terjadi di akhir rantai (end of pipe) akan meningkatkan kecepatan aliran arus sampah, yang berarti peningkatan intensitas eksploitasi bahan tambang  serta  industri  terkait  untuk  memproduksi  material  atau barang yang akan mengkonsumsi lebih banyak energi daripada yang diproduksi dari the end of pipe.

 

6.  Sampah adalah urusan publik, pengelola Sampah Kota harusnya adalah sebuah lembaga OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). OPD yang dibentuk atau ditugaskan harus mampu menjalankan fungsi perumusan dan implementasi kebijakan teknis dan melakukan koordinasi antar instans untuk mengelola sampah secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir. Pada pasal 1 ayat 2, Pengelola Sampah Kota didefinisikan sebagai badan  usaha  yang menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah kota melalui penanganan sampah. Ini dapat menjadi arahan yang dapat berlawanan dengan asas tanggung jawab pada UU 18/2008. Kemitraan dengan badan usaha dimungkinkan tetapi pada tingkat implementasi yang lebih teknis dan bukan pada pengelolaan sampah secara keseluruhan, untuk memastikan integritas pemerintahan kota dalam melaksanakan arahan UU 18/2008 dan aturan turunannya.

 

7.  Penunjukan  langsung  pengelola  proyek  harus  mengikuti  aturan  yang  ada. Proyek-­proyek penunjukan langsung rawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika dana APBN dan dana publik dapat dialokasikan untuk proyek pembangkit listrik dari sampah, seharusnya dana yang sama juga dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan pengelolaan sampah secara umum. Penunjukan langsung wajib mengikuti Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak bertentangan  dengan  ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Prinsipnya, jika pemerintah memiliki opsi untuk mengadakan lelang, maka lelang harus diutamakan. Jika penunjukan langsung tidak  memenuhi  kriteria  keadaan  tertentu  dan/atau  pengadaan  barang  khusus  / pekerjaan konstruksi khusus / jasa lainnya yang bersifat khusus, hal ini beresiko bagi Pemerintah karena dapat mengarah ke temuan audit baik oleh BPK, Bawasda maupun Inspektorat.

 

8. Rancangan  Peraturan  Presiden berlawanan dengan tujuan pengurangan, pencegahan  timbulan sampah,  daur  ulang,  pengomposan  dan  TPA  sanitary landfill dengan tangkapan gas metan. Pemerintah daerah seharusnya didorong untuk membuat kebijakan pengurangan timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, pengomposan, meningkatkan efektifitas and efisiensi pengangkutan sampah dan memperbaiki pengolahan sampah di TPA daripada diminta memastikan ketersediaan/pasokan sampah dengan kapasitas minimal 1000 (seribu) ton per hari. Pemerintah  kota/kabupaten  harus  didorong  untuk  mentargetkan  capaian pemilahan sampah, pengolahan sampah organik dengan pengomposan lalu sampah anorganik untuk  didaur  ulang  sedekat  mungkin  di  sumber  timbulan atau di tingkat kawasan. Persentase sampah yang diangkut dan dikelola di TPA juga harus ditargetkan menurun. Upaya­upaya di atas sejalan dengan pendekatan zero waste yang dianut di seluruh dunia dan lebih ramah iklim karena menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih rendah dari praktek yang ada selama ini (Business as Usual).

 

9. Pendanaan APBN yang diprioritaskan kepada PLTSa, menunjukkan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan asas keadilan, karena bias keberpihakan pada pengusaha-­pengusaha besar. Asas keadilan mengharuskan pemerintah memberikan dukungan yang adil kepada semua pelaku usaha maupun masyarakat. Tidak ada dasar yang kuat bahwa pelaku usaha teknologi termal akan berkontribusi lebih baik dalam pengelolaan sampah dibandingkan dengan pelaku usaha jenis teknologi pengelolaan sampah skala kecil maupun berbagai inisiatif masyarakat. Beberapa proyek sampah yang melibatkan swasta di daerah­daerah belum ada yang mampu menunjukkan kisah sukses yang dapat ditiru dan masih sarat isu korupsi.

 

10. Investasi  pembangkit  listrik  dari  sampah  paling  tinggi  dibandingkan  dengan investasi pembangkitan energi dari sumber daya lainnya. Insentif yang diberikan untuk harga listrik yang berasal dari pembangkit energi dari sampah yang diproses dengan teknologi kotor akan mengalahkan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan. Sejalan dengan strategi pengurangan jejak karbon dan mitigasi perubahan iklim, sumber­sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari yang melimpah di Indonesia seharusnya mendapat prioritas.

 

11. Secara  keseluruhan,  tanpa  pemenuhan  mandat berbagai UU dan harmonisasi dengan  berbagai  kebijakan  lainnya  sebagaimana  disebutkan atas, Perpres ini rawan upaya hukum. Dari segi kesesuaian isi peraturan ini dengan peraturan perundang­undangan yang lebih tinggi derajatnya, Perpres ini beresiko diuji materiil karena tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan beberapa UU yang disebutkan di atas, termasuk dengan produk hukum yang mengukuhkan komitmen­komitmen global Indonesia. Upaya hukum lain yang merupakan risiko adalah Citizen Law Suit (CLS), yang dapat diajukan oleh warga negara dengan alasan terlanggarnya hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.

 

 

Penutup

 

Mengatasi urgensi kondisi sampah perkotaan dengan mendorong teknologi thermal tidak akan memberikan  perubahan  banyak.  Persoalan  sampah  perkotaan  seperti  sanitasi  dan  polusi estetis seperti bau dan kekumuhan, terjadi karena sampah organik yang tidak terkelola.

 

Sampah organik ini mencakup 60-­70% sampah kota dan lebih dari 60% adalah sisa makanan yang tidak layak bakar. Pengelolaan sampah organik yang efektif adalah melalui pemilahan dan pengolahan WTE anaerobic digestion, yang memberikan manfaat energi dan pupuk organik, dikombinasi dengan pengkomposan aerob.

 

Seluruh proses tersebut jika diterapkan lebih dekat ke sumber (sistem desentralisasi) akan jauh lebih  murah,  praktis  untuk  diterapkan,  dan  berkelanjutan.  Hambatan pengelolaan sampah selama ini lebih pada komitmen politik pemerintah daerah untuk menjalankan sistem skala kota secara berkelanjutan. Saat ini yang dibutuhkan adalah peta jalan (road map) pengelolaan sampah Indonesia secara terpadu dengan pendekatan prinsip zero wastes.

 

Berdasarkan kajian kritis dan pertimbangan yang kami sampaikan, kami menilai bahwa Rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan listrik berbasis sampah perlu dikaji dan dievaluasi kembali agar sejalan dengan mandat UU Pengelolaan Sampah.

 

Kami berharap, kebijakan mendorong pembangkitan listrik berbasis sampah ini tidak tergesa­gesa untuk ditetapkan. Hal ini mengingat teknologi yang akan diterapkan mengandung risiko yang tinggi baik dari segi pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat maupun sistem pengelolaan sampah nasional yang semakin jauh dari tujuan UU 18/2008.

 

 

— SELESAI —

 

Kontak lebih jauh:

 

1.  Dadan Ramdan, WALHI Jawa Barat – 082116759688, email: ramsess_96@yahoo.com

2.  David Sutasurya, YPBB ­ 0813 2017 6832, email: david@ypbb.or.id

3.  Titiek Sasanti, Gita Pertiwi Solo ­ 08132 9989 384, email: titikeksa@yahoo.com