© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Please reload

Recent Posts

PBB Memutuskan untuk Mengontrol Pembuangan Sampah Plastik Global

May 10, 2019

1/1
Please reload

Featured Posts

SIARAN PERS: Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

August 22, 2012

RPP Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), Limbah B3 dan Dumping B3 berpotensi diredusir oleh kalangan industri dan Kementerian teknis agar PP yang disahkan nantinya menjadi mandul dan tidak efektif.  Hal ini merupakan bentuk perlawanan sistematis, setelah sebelumnya bentuk perlawanan juga terjadi dengan tekanan terhadap rencana re-ekspor/repatriasi ribuan kontainer limbah B3 ke negara pengirim.

 

Formulasi regulasi di bidang lingkungan hidup harus dilandaskan pada prinsip kehati-hatian (precautinary principle) dalam  rangka  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  demi  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel seharusnya muatan materi berbagai rancangan peraturan perundangan diatas dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dari Konvensi tersebut serta UU 32/2009.   Penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut maupun pengaturan yang lebih longgar daripada PP sebelumnya, selain  akan  merugikan  kepentingan  lingkungan  dan  masyarakat  juga  akan  merugikan  Pemerintah  SBY  dimata internasional mengingat banyaknya elemen internasioal yang menaruh perhatian terkait persoalan ini ditengah deretan kasus B3 di Indonesia yang belum kunjung tuntas penegakan hukumnya.

 

Namun  fakta  menunjukkan  ribuan  kontainer  limbah  impor  tertahan  di  sejumlah  pelabuhan  besar  di  Indonesia. Kontainer yang tertahan itu berisi ribuan ton besi bekas untuk bahan industri logam sejak akhir Desember 2011 lalu. Sebagian di antara besi bekas yang terindikasi terkontaminasi limbah dan bahan beracun dan berbahaya itu berasal dari Irlandia, Bahrain, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Perancis. Terbukti, berdasarkan pemeriksaan laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 113  kontainer  di  Tanjung  Priok  menunjukkan  mayoritas  material  sampel  uji  adalah  bersifat  korosif  dan  beracun. Adapun  jenis  limbah  B3  yang  terkandung  adalah  timbal,  arsenik,  seng,  dan  krom  yang  melampaui  ambang  batas toleransi.

 

Ini  fakta  bahwa  telah  terjadi  penyalahgunaan  daur  ulang  limbah  yang  berisiko  menghancurkan  lingkungan  dan kesehatan masyarakat Indonesia seperti serangan impor limbah terkontaminasi B3 di atas.   Serangan itu diperparah oleh  kepentingan  para  pemilik  bisnis  dari  industri  terkait,  seperti  industri  kimia,  industri  baja,  industri  plastik  dan industri pertambangan, dinamika eksportir-importir di bawah jargon ‘green economy’ dan ‘rejim’ daur ulang.

 

Saat ini tidak ada tindak lanjut dari repatriasi 89 kontainer ke Inggris karena tidak ada kebijakan yang jelas. “Para pemilik kepentingan ini sedemikian kuatnya sehingga Kabinet Indonesia Bersatu II  pun merasa perlu untuk mereformulasi berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup – termasuk  ancangan peraturan perundangan tersebut di atas – yang dianggap  dapat  menghambat  investor tanpa  memandang  pentingnya  perlindungan  lingkungan  hidup  sebagai  upaya mempertahankan kesehatan masyarakat Indonesia”, tegas Ahmad Safrudin dari KPBB.

 

Saat   ini  berbagai   asosiasi  (industri   baja,   industri  kimia   dan   industri   plastik,   industri   pertambangan)   menekan Pemerintah  untuk  mengeluarkan  beberapa  jenis  limbah  dari  daftar  B3.     Di  sisi  lain  sedang  dipersiapkan  RPP Pengelolaan  B3,  Limbah  B3  dan  Dumping  B3  dengan  tujuan  melindungi  kesehatan  lingkungan  dan  masyarakat Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, asas pencemar-membayar dan non-regresi.

Prinsip non-regresi menekankan bahwa kesepakatan atau ketetapan baru yang akan dibuat tidak boleh melemahkan peraturan atau kesepakatan yang telah ada sebelumnya.

 

“Tekanan sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pengelolaan B3 ini dilakukan mulai dengan mengkritisi dengan tujuan  mengacaukan  sistematika  pembahasan  RPP,”  kata  Henri    Subagiyo  dari  ICEL.  “Tekanan  dilakukan  dalam bentuk usulan perlakuan khusus terhadap B3 jenis tertentu yang secara nyata membahayakan kesehatan masyarakat dan  lingkungan;  menyederhanakan  dan  atau  melemahkan  fungsi  pengawasan  pengelolaan  B3,  penggolongan  B3, penolakan  formulasi  RPP,  dll.”    Tidak  berhenti  di  situ,  tekanan  juga  berasal  dari  kementerian  teknis  terkait  yang ternyata cenderung disetir oleh kalangan industri.

 

“Seharusnya   semua   stakeholder,   baik   dari   pemerintah,   industri   maupun   masyarakat   luas   mendukung   upaya menyelesaikan RPP yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan lingkungan dan masyarakat,” kata Pius Ginting  dari  WALHI. “Fakta  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  B3  dan  Limbah  B3  yang  tidak  baik  cenderung menyebabkan penderitaan masyarakat.” Kata Selamet Daroyni dari Institute Hijau Indonesia.

 

Kasus peleburan aki bekas  di  Jabodetabek,  Surabaya,  Tegal dan lain-lain telah menyebabkan tingginya  kadar Pb  di udara dan tanah sehingga juga mempengaruhi kadar Pb di dalam darah anak-anak. “Kalangan industri dan pemerintah tidak peduli dengan tingginya kadar Pb tersebut,   bahkan ketika berdampak pada cacat fisik, cacat mental, penurunan intelektual anak-anak, kerusakan ginjal, dll seperti kasus yang terjadi di Cinangka – Bogor, Curuk dan Lebakwangi – Tangerang,” kata Ahmad Safrudin dari KPBB. Penderitaan masyarakat akibat B3 ini juga diidentifikasi di salah satu desa di Tegal – Jawa Tengah, dan di kelompok masyarakat Rawatotok – Minahasa; bayi-bayi lahir dengan luka menganga di bagian kepala di Maluku Utara, serta meningkatnya penderita kanker di sekitar kawasan-kawasan industri,” imbuh Alfred Sitorus dari Green Club.

 

Kawasan  tercemar  B3  dengan  konsentrasi  di  atas  nilai  ambang  batas  juga  dengan  mudah  ditemukan  di  berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke terutama di area pertambangan emas, timah, nikel, mangan, minyak, pasir besi dll; area perkebunan maupun area industri.   Fakta di atas hendaknya mendorong kita semua agar lebih arif dalam mensikapi pengelolaan B3, limbah B3 dan dumping.

 

“Prinsip kehati-hatian (precautinary principle) harus dikedepankan dalam pengelolaan B3 ini, sehingga RPP yang kuat dengan konsekwensi pertanggungjawaban ketat (strict liability) dan menerapkan prinsip pencemar-membayar, harus didukung untuk mendorong ketegasan dalam implementasi teknis kebijakan ini,” kata Nur Hidayati dari Greenpeace Indonesia.

 

“Peluang  penyalahgunaan  dan  manipulasi  ketentuan  peraturan  perundangan  harus  dieliminir  dengan memformulasikan  RPP  yang  tegas,  detail,  jelas,  komprehensif,  efektif  dan  terpadu  dan  melibatkan  semua  pihak termasuk perwakilan industri dan masyarakat sipil,” kata Yuyun Ismawati dari Indonesia Toxics-Free Network.

 

Kelompok masyarakat sipil juga mengingatkan Pemerintah dan instansi terkait untuk segera merealisasikan mandat PP No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk membentuk Komite Nasional B3 yang terdiri dari wakil semua stakeholders. Komite Nasional B3 ini harus terlibat dalam penyusunan RPP dan RUU terkait Bahan Kimia dan B3. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan perjanjian lingkungan multi-lateral seperti Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, SAICM dan dalam waktu dekat Konvensi Rotterdam serta Konvensi Merkuri yang menjadi dasar hubungan  pengelolaan B3 dan bahan kimia Indonesia dengan negara lain.

 

Kelompok masyarakat sipil juga menuntut Pemerintah untuk:

  1. Memberikan informasi perkembangan pembahasan RPP dan RUU sebagai tersebut di atas;

  2. Menyelaraskan RPP Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dan Dumping B3; RUU Bahan Kimia dan  RPP Sampah Spesifik dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Basel yang telah diratifikasi serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungsn Hidup;

  3. Memberikan  kesempatan  yang  seimbang  dan  non  diskrimiatif  bagi  stakeholders  lainnya  (LSM,  pakar,  dan perguruan tinggi) untuk didengar dan dilibatkan guna memberikan masukan terhadap RPP dan RUU tersebut;

  4. Segera   menuntaskan   pertanggungjawaban   kasus-kasus   B3   melalui   penegakan   hukum   yang   fair   dan   tegas, transparan, dan akuntabel.

 

Jakarta, 15 Agustus 2012

Gerakan Anti Penyalahgunaan Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

ICEL,  KPBB,  WALHI,  GREEN  PEACE,  BALIFOKUS,  GREEN  CLUB,  Institute  Hijau  Indonesia,  Indonesian Lead Information Center, Indonesia’s Toxics-Free Network.

 

Kontak lebih lanjut:

Ahmad Safrudin, KPBB, 0816 897959

Henri Subagiyo, ICEL, 0815 85741001

Pius Ginting, WALHI, 7919 3363

Yuyun Ismawati, ITFN – email yuyun@balifokus.asia

Alfred Sitorus, Green Club, 085280282382

 

Please reload