© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Please reload

Recent Posts

PBB Memutuskan untuk Mengontrol Pembuangan Sampah Plastik Global

May 10, 2019

1/1
Please reload

Featured Posts

Multilateral Environmental Agreements (MEAs)

April 1, 2010

 

Kerjasama regional dan internasional memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, terutama upaya mengatasi bahan berbahaya beracun (B3). Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam mendesak seluruh negara untuk memperhatikan dan mengubah basis sistem pengelolaan pembangunan di seluruh sektor. Meskipun Indonesia telah meratifikasi bermacam konvensi internasional, sosialisasi dan pemanfaatannya untuk kepentingan nasional belum maksimal. Masukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional masih terbatas mengingat lemahnya kapasitas institusi, sumber daya manusia, serta sistem perwakilan Indonesia di berbagai konvensi tersebut. Banyaknya pintu masuk toxics trade and dumps yang tidak terpantau menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, ditambah kurangnya suara kritis dari masyarakat maupun LSM.

 

Skandal internasional terkait hazardous waste trafficking mulai marak pada era 1980-an dan akhirnya menghasilkan Basel Convention, yaitu perjanjian lingkungan global dan limbah. Pengendalian Transboundary Movement dari B3 dan pembuangannya diatur dalam konvensi ini, dan bertujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatif yang diakibatkan oleh timbulan, pengelolaan, transboundary movements dan pembuangan hazardous waste dan limbah lainnya. Sebanyak 170 negara meratifikasi Konvensi Basel dan Indonesia sudah menjadi parties. Konvensi Basel dikukuhkan pada tanggal 5 Mei 1992, dengan sekretariat berada di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1998 NGOs dan beberapa negara Afrika mengajukan Basel Ban Amandement untuk mengatur lebih jauh pelarangan bahan B3 dan pembuangan limbah dari negara maju ke negara miskin atau berkembang. Tetapi, keputusan untuk mengadopsi Basel BanAmandement sepertinya masih jauh dari harapan karena mendapatkan rintangan dari negara-negara maju yang menentangnya.  

 

Pada tahun 1995 Governing Council of the United Nations Environment Programme (UNEP) mengundang negara-negara untuk mengambil komitmen secara global tentang pengeliminasian Polutan Organik Persisten (POP). Tahun 2001,Stockholm Convention diadopsi oleh pemerintah seluruh dunia, merupakan legally-binding treaty yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari POP. Konvensi Stockholm entered into force pada tanggal 17 Mei 2004 dan diratifikasi oleh 128 parties (negara) dan 151 signatories. Co-signatories sepakat untuk memerangi bahan kimia yang masuk dalam daftar Dirty Dozen, membatasi dan mencegah pemakaian DDT dan produksi dioksin dan furans. Sedangkan parties sepakat untuk mendorong proses pengkajian senyawa beracun lainnya untuk dapat ditambahkan dalam konvensi apabila diperlukan. Negara‐negara yang meratifikasi dituntut untuk mengendalikan sumber-sumber POP dengan tujuan untuk mengeliminasi atau memusnahkan POP. Tahun 2009, Indonesia meratifikasi Stockholm Convention.

 

Kesepakatan berikutnya adalah Rotterdam Convention, merupakan legally‐binding obligations untuk implementasi prosedur the Prior Informed Consent (PIC) terutama perdagangan bahan berbahaya beracun. Substansi kimiawi berbahaya termasuk limbah B3 yang dikirimkan oleh negara maju ke negara berkembang wajib menyampaikan pemberitahuan tentang keberadaan B3 beserta resiko dan dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan. Apabila negara berkembang (penerima) menolak, maka negara maju tidak dapat mengirimkannya. Indonesia belum meratifikasi Rotterdam Convention, padahal apabila dilihat dari tujuan konvensi ini akan sangat penting bagi perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup dari dampak perpindahan lintas batas, termasuk illegal trafficking dan illegal dumping bahan dan limbah kimia yang berbahaya. Tujuan Konvensi Rotterdam, antara lain mendorong shared responsibility dalam hal perdagangan internasional dari bahan kimia berbahaya, serta untuk memberi kontribusi terhadap pemanfaatan dan pemakaian bahan kimia berbahaya dengan berwawasan lingkungan. Yaitu, dengan cara memfasilitasi pertukaran informasi, menyediakan proses/mekanisme bagi negara-negara peserta dalam pengambilan keputusan tentang transaksi kegiatan export dan import bahan kimia tersebut, serta melalui diseminasi keputusan-keputusan kepada para parties.

 

Pemahaman terhadap isu toksik dari B3 di sekitar kehidupan kita dan kepedulian akan pentingnya penanggulangan masalah global tersebut, pada akhirnya akan membangun semua kalangan yang terkait untuk lebih responsif. Sekaligus menguatkan posisi tawar Indonesia dengan adanya keseimbangan tanggung jawab yang wajar dan adil bagi masing-masing negara (maju dan berkembang). Terutama saat ini untuk menghadapi persoalan riil di lapangan, seperti penyeludupan dan perdagangan (jalur legal dan ilegal) limbah B3 yang mengancam keselamatan masyarakat. 

   

Please reload