© 2019 by Nexus3/BaliFokus Foundation

All Rights Reserved

​​Call us:

+62-361-233520

​Find us: 

Mandalawangi 5, Jln. Tukad Tegalwangi, Sesetan

Denpasar 80223 Bali - INDONESIA

Search
  • Admin

SIARAN PERS: Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3


RPP Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), Limbah B3 dan Dumping B3 berpotensi diredusir oleh kalangan industri dan Kementerian teknis agar PP yang disahkan nantinya menjadi mandul dan tidak efektif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan sistematis, setelah sebelumnya bentuk perlawanan juga terjadi dengan tekanan terhadap rencana re-ekspor/repatriasi ribuan kontainer limbah B3 ke negara pengirim.

Formulasi regulasi di bidang lingkungan hidup harus dilandaskan pada prinsip kehati-hatian (precautinary principle) dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel seharusnya muatan materi berbagai rancangan peraturan perundangan diatas dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dari Konvensi tersebut serta UU 32/2009. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut maupun pengaturan yang lebih longgar daripada PP sebelumnya, selain akan merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat juga akan merugikan Pemerintah SBY dimata internasional mengingat banyaknya elemen internasioal yang menaruh perhatian terkait persoalan ini ditengah deretan kasus B3 di Indonesia yang belum kunjung tuntas penegakan hukumnya.

Namun fakta menunjukkan ribuan kontainer limbah impor tertahan di sejumlah pelabuhan besar di Indonesia. Kontainer yang tertahan itu berisi ribuan ton besi bekas untuk bahan industri logam sejak akhir Desember 2011 lalu. Sebagian di antara besi bekas yang terindikasi terkontaminasi limbah dan bahan beracun dan berbahaya itu berasal dari Irlandia, Bahrain, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Perancis. Terbukti, berdasarkan pemeriksaan laboratorium Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal) Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 113 kontainer di Tanjung Priok menunjukkan mayoritas material sampel uji adalah bersifat korosif dan beracun. Adapun jenis limbah B3 yang terkandung adalah timbal, arsenik, seng, dan krom yang melampaui ambang batas toleransi.

Ini fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan daur ulang limbah yang berisiko menghancurkan lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia seperti serangan impor limbah terkontaminasi B3 di atas. Serangan itu diperparah oleh kepentingan para pemilik bisnis dari industri terkait, seperti industri kimia, industri baja, industri plastik dan industri pertambangan, dinamika eksportir-importir di bawah jargon ‘green economy’ dan ‘rejim’ daur ulang.

Saat ini tidak ada tindak lanjut dari repatriasi 89 kontainer ke Inggris karena tidak ada kebijakan yang jelas. “Para pemilik kepentingan ini sedemikian kuatnya sehingga Kabinet Indonesia Bersatu II pun merasa perlu untuk mereformulasi berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup – termasuk ancangan peraturan perundangan tersebut di atas – yang dianggap dapat menghambat investor tanpa memandang pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai upaya mempertahankan kesehatan masyarakat Indonesia”, tegas Ahmad Safrudin dari KPBB.

Saat ini berbagai asosiasi (industri baja, industri kimia dan industri plastik, industri pertambangan) menekan Pemerintah untuk mengeluarkan beberapa jenis limbah dari daftar B3. Di sisi lain sedang dipersiapkan RPP Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3 dengan tujuan melindungi kesehatan lingkungan dan masyarakat Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, asas pencemar-membayar dan non-regresi.

Prinsip non-regresi menekankan bahwa kesepakatan atau ketetapan baru yang akan dibuat tidak boleh melemahkan peraturan atau kesepakatan yang telah ada sebelumnya.

“Tekanan sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pengelolaan B3 ini dilakukan mulai dengan mengkritisi dengan tujuan mengacaukan sistematika pembahasan RPP,” kata Henri Subagiyo dari ICEL. “Tekanan dilakukan dalam bentuk usulan perlakuan khusus terhadap B3 jenis tertentu yang secara nyata membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan; menyederhanakan dan atau melemahkan fungsi pengawasan pengelolaan B3, penggolongan B3, penolakan formulasi RPP, dll.” Tidak berhenti di situ, tekanan juga berasal dari kementerian teknis terkait yang ternyata cenderung disetir oleh kalangan industri.

“Seharusnya semua stakeholder, baik dari pemerintah, industri maupun masyarakat luas mendukung upaya menyelesaikan RPP yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan lingkungan dan masyarakat,” kata Pius Ginting dari WALHI. “Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tidak baik cenderung menyebabkan penderitaan masyarakat.” Kata Selamet Daroyni dari Institute Hijau Indonesia.

Kasus peleburan aki bekas di Jabodetabek, Surabaya, Tegal dan lain-lain telah menyebabkan tingginya kadar Pb di udara dan tanah sehingga juga mempengaruhi kadar Pb di dalam darah anak-anak. “Kalangan industri dan pemerintah tidak peduli dengan tingginya kadar Pb tersebut, bahkan ketika berdampak pada cacat fisik, cacat mental, penurunan intelektual anak-anak, kerusakan ginjal, dll seperti kasus yang terjadi di Cinangka – Bogor, Curuk dan Lebakwangi – Tangerang,” kata Ahmad Safrudin dari KPBB. Penderitaan masyarakat akibat B3 ini juga diidentifikasi di salah satu desa di Tegal – Jawa Tengah, dan di kelompok masyarakat Rawatotok – Minahasa; bayi-bayi lahir dengan luka menganga di bagian kepala di Maluku Utara, serta meningkatnya penderita kanker di sekitar kawasan-kawasan industri,” imbuh Alfred Sitorus dari Green Club.

Kawasan tercemar B3 dengan konsentrasi di atas nilai ambang batas juga dengan mudah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke terutama di area pertambangan emas, timah, nikel, mangan, minyak, pasir besi dll; area perkebunan maupun area industri. Fakta di atas hendaknya mendorong kita semua agar lebih arif dalam mensikapi pengelolaan B3, limbah B3 dan dumping.

“Prinsip kehati-hatian (precautinary principle) harus dikedepankan dalam pengelolaan B3 ini, sehingga RPP yang kuat dengan konsekwensi pertanggungjawaban ketat (strict liability) dan menerapkan prinsip pencemar-membayar, harus didukung untuk mendorong ketegasan dalam implementasi teknis kebijakan ini,” kata Nur Hidayati dari Greenpeace Indonesia.

“Peluang penyalahgunaan dan manipulasi ketentuan peraturan perundangan harus dieliminir dengan memformulasikan RPP yang tegas, detail, jelas, komprehensif, efektif dan terpadu dan melibatkan semua pihak termasuk perwakilan industri dan masyarakat sipil,” kata Yuyun Ismawati dari Indonesia Toxics-Free Network.

Kelompok masyarakat sipil juga mengingatkan Pemerintah dan instansi terkait untuk segera merealisasikan mandat PP No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk membentuk Komite Nasional B3 yang terdiri dari wakil semua stakeholders. Komite Nasional B3 ini harus terlibat dalam penyusunan RPP dan RUU terkait Bahan Kimia dan B3. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan perjanjian lingkungan multi-lateral seperti Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, SAICM dan dalam waktu dekat Konvensi Rotterdam serta Konvensi Merkuri yang menjadi dasar hubungan pengelolaan B3 dan bahan kimia Indonesia dengan negara lain.

Kelompok masyarakat sipil juga menuntut Pemerintah untuk:

  1. Memberikan informasi perkembangan pembahasan RPP dan RUU sebagai tersebut di atas;

  2. Menyelaraskan RPP Pengelolaan B3 dan Limbah B3 dan Dumping B3; RUU Bahan Kimia dan RPP Sampah Spesifik dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Basel yang telah diratifikasi serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungsn Hidup;

  3. Memberikan kesempatan yang seimbang dan non diskrimiatif bagi stakeholders lainnya (LSM, pakar, dan perguruan tinggi) untuk didengar dan dilibatkan guna memberikan masukan terhadap RPP dan RUU tersebut;

  4. Segera menuntaskan pertanggungjawaban kasus-kasus B3 melalui penegakan hukum yang fair dan tegas, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 15 Agustus 2012

Gerakan Anti Penyalahgunaan Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

ICEL, KPBB, WALHI, GREEN PEACE, BALIFOKUS, GREEN CLUB, Institute Hijau Indonesia, Indonesian Lead Information Center, Indonesia’s Toxics-Free Network.

Kontak lebih lanjut:

Ahmad Safrudin, KPBB, 0816 897959

Henri Subagiyo, ICEL, 0815 85741001

Pius Ginting, WALHI, 7919 3363

Yuyun Ismawati, ITFN – email yuyun@balifokus.asia

Alfred Sitorus, Green Club, 085280282382

#PressRelease #Toxics

47 views