Pada tanggal 15 Mei 2018, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. HK.02.02/V/0720/2018 tentang Penetapan Masa Berlaku Izin Edar dan Peredaran Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri. Dalam Surat Edaran tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan bahwa izin edar alat kesehatan yang mengandung merkuri hanya akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan alat kesehatan yang mengandung merkuri hanya boleh beredar sampai dengan tanggal tersebut. Untuk izin edar alat kesehatan yang mengandung merkuri yang memiliki izin edar yang berlaku lebih dari tanggal 31 Desember 2018 akan otomati
UNTUK DIRILIS SEGERA Untuk informasi lebih lanjut: Yuyun Ismawati; yuyun@balifokus.asia; +447583768707 Margaretha Quina; margaretha.quina@icel.or.id; +6281287991747 Krishna Zaki; krishna@balifokus.asia; +6281230002825 Jakarta, Indonesia, 12 Desember 2018 – Merkuri adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri. Dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018, untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua, kami mengingatkan pemerintah Ind
FOR IMMEDIATE RELEASE For more information: Yuyun Ismawati; yuyun@balifokus.asia; +447583768707 Margaretha Quina; margaretha.quina@icel.or.id; +6281287991747 Krishna Zaki; krishna@balifokus.asia; +6281230002825 Jakarta, Indonesia, December 12, 2018 - Mercury is a hazardous and toxic substances (Bahan Berbahaya dan Beracun or B3) which is banned throughout the world based on the Minamata Convention for Mercury. Indonesia has ratified this Convention on October 19, 2017 and strengthened it through Law No. 11 of 2017 concerning Ratification of the Minamata Convention on mercury. In conjunction of the World Human Rights Day, 10 December 2018, to uphold the Basic Right to a Healthy Environment